Pejabat adalah Pelayan Rakyat

Sosoknya tegap, berbaju doreng, sepatunya sepatu PDL asli standart TNI, walau aku lebih suka menyebutnya sebagai sepatu model hansip, potongan rambutnya cepak. Ia bertanya dengan suara yang digagah-gagahkan, khawatir penampilan fisiknya tak selaras dengan mimik muka dan bahasanya.

 “Apakah Anak bapak punya sim  ?”

“Apakah anak bapak menyalakan lampu riting ?

“Apakah ia memakai helm SNI ataukah hanya memakai helm standart pekerja bangunan ?“

“Apakah..???

??

?

Dan suara tentara betulan itu tertahan oleh tuan rumah.

Stop...stop...berhenti, tidak usah diteruskan pertanyaannya, kalau memang bapak tidak mau menyelesaikan urusan kecelakan ini secara kekeluargaan ya tidak apa-apa. Ayo kalau mau main Polisi !

Ternyata janji yang diberikan pelaku yang menabrak korban hanya bualan. Ia mengatakan siap menanggung seluruh biaya pengobatan rumah sakit, eh..datang-datang bukan bawa uang malah bawa tentara yang dipakai senjata untuk menakut-nakuti dan menundukkan korban. Ini bukan jaman Orba bung... kekuatan sekarang bukan pada baju doreng, bukan pula pada seragam dan logo Polisi, kekuatan sekarang adalah keadilan dan kebenaran.

............................

Begitu mungkin pengalaman yang pernah kita rasakan, atau minimal pernah mendengar peristiwa yang ada disekitar kita. Kekuatan aparat baik dari pihak TNI ataupun Kepolisian kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dan untuk tujuan-tujuan yang tertentu. semisal diatas untuk menakut-nakuti wong cilik.

Padahal seharusnya rakyatlah pemegang kekuatan dan kekuasaan tertinggi yang sebenarnya di negeri ini, walau kadang prakteknya justru rakyat yang dikebiri hak-hak kekuasaannya. Rakyat yang seharusnya pemilik keadilan justru diperlakukan tidak adil di rumahnya sendiri, di tanah kelahirannya sendiri. Seyognyanya secara filosofis telah kita akui bahwa dalam berdemokrasi, rakyat sebagai pemegang legitimasi kekuasaan harus dibela. Karena negara ini ada karena rakyat. Bangsa ini wujud karena rakyat. Itu baru namanya demokrasi yang sesungguhnya, kepentingan dan kedaulatan rakyat adalah segala-galanya bukan yang lainnya. Karena memang istilah demokrasi lahir dari rakyat itu sendiri. “Demos” yang berarti rakyat, dan “Kratos” yang berati kekuasaan.

Salah besar jika kita menjadi lurah, kita menjadi camat, bupati, gubernur, dan presiden sekalipun, kita menganggap rakyat adalah bawahan kita, justru si lurah, camat, bupati, gubernur dan presiden itu adalah bawahan rakyat. Karena mereka digaji oleh rakyat. Mereka ada untuk melayani rakyat, bukan minta dilayani. Namun kenyataan ini berbeda, menjadi pemimpin justru ingin dilayani oleh rakyat. Keblinger itu namanya.

Seyogyanya pemimpin adalah abdi rakyat, sebagaimana yang menjadi slogan pejabat pemerintahan, “Abdi Negara”. Sudahkah slogan itu dilaksanakan, bahwa pejabat adalah abdi, pelayan, dan khadimnya rakyat.

سيّد القوم خادمهم

“Pemimpin suatu kaum, adalah khodimnya (abdinya) kaum itu”

Jika kita siap jadi pemimpin, kita harus siap melayani kepentingan-kepentingan rakyat. Kita harus menempatkan urusan rakyat diatas urusan pribadi dan golongan. Tirulah pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyatnya yang berani berkorban demi rakyatnya seperti Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan pemimpin-pemimpin lain yang memperhatikan urusan kaumnya. Karena sesungguhnya seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

كلّكم راع وكلّكم مسئول عن راعيته

Sekian. jwt